Syarat Mobil Bisa Dipakai Penyedia Jasa Transportasi Aplikasi Online

Polemik kendaraan yang digunakan para pengemudi (driver) transportasi aplikasi online masih hangat di bahas masyarakat. Padahal, syarat mobil agar bisa dipakai jadi sarana angkutan taksi online telah diatur dengan jelas oleh pemerintah.

 

Sebagaimana diketahui, saat ini ada banyak perusahaan taksi online (taksol) yang beroperasi di beberapa kota utama Indonesia, seperti: gocar, grabcar, maxim car, okejek car dan indriver car. Masyarakat pengguna seandainya ditanya pun tentang aturan yang diberlakukan terhadap moda online taxi ini pasti banyak tidak tahu.

 

Terkait aturan itu, Kementerian Perhubungan sebenarnya secara resmi telah memberlakukan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Permen Nomor 32 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam aturan tersebut, para perusahaan penyedia jasa transportasi aplikasi online diwajibkan menerapkan dan melaksanakan beberapa hal sebagaimana di atur dalam Permen tersebut.

 

Aturan itu, di antaranya adalah soal uji kelaiakan mobil atau KIR. Mengapa KIR itu sangat penting? Sebab, hal ini berujuan agar ada peningkatan kualitas dan pelayanan dalam bekerja sama dengan pihak swasta atau agen pemegang merek (APM) kendaraan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan aplikasi penyedia jasa taksol telah melaksanakan persyaratan ini ketika akan mengurus izin.

 

Baca juga: Cara Daftar Driver Maxim Mobil Ojek Online

 

Kemudian mengenai kapasitas silinder mesin kendaraan yang digunakan juga ada diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Angkutan sewa umum atau taksi biasa dikenakan batas kapasitas mesin kendaraan minimal 1.300 cc, sedangkan angkutan sewa khusus atau yang terkenal dengan sebutan taksi online minimal 1.000 cc. Kenapa untuk angkutan sewa khusus adalah minimal 1000 cc? Alasannya adalah karena menganut azas kesetaraan.

 

Kemudian ada ketentuan yang mengatur mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama perusahaan. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan telah melakukan revisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Jadi nama pemilik yang tercantum di STNK harus lah berbadan hukum.

 

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan juga ada mengatur mengenai pembangunan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Kedua aturan ini adalah dalam rangka kepentingan pengawasan operasional taksi online di lapangan. Dashboard ini juga sebagai sarana pemerintah untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online.

 

Berdasarkan pengalaman ditjen pajak yang mengaudit Google, harus diakui mengalami kesulitan. Maka untuk substansi kepentingan perpajakan kedepan, ditulis dalam aturan ini adanya dashboard yang harus memuat nama bank tempat penampungan transaksi dan sebagainya. Ini juga dibuat untuk meningkatkan efektifitas, sehingga pemerintah meminta kepada seluruh perusahaan transportasi aplikasi online agar wajib mengadakan digital dashboard ini, supaya pemerintah bisa melakukan monitor melekat terhadap berapa mobil yang di operasikan, dan di mana saja.

 

Satu hal yang paling penting adalah mengenai tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Dalam Permen Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 ini sangat jelae ditentukan tarif berdasarkan tarif batas atas dan bawah yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur untuk mengaturnya sesuai domisili perusahaan.

 

Baca juga: Kini inDriver Transportasi Mobil dan Ojek Pribadi Hadir di Surakarta

 

Tentunya pemerintah juga sering mendengar banyaknya keluhan dari pengguna jasa, yakni dalam waktu-waktu tertentu pengguna jasa harus membayar taksi online lebih mahal dibanding taksi reguler. Oleh karena itu, maka perusahaan transportasi aplikasi online diminta melakukan pengaturan terhadap tarif yang diberlakukan tersebut.

 

Selain itu, batas jumlah kendaraan angkutan sewa yang beroperasi di jalan juga sebagai satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak manajemen perusahaan transportasi aplikasi online.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *