Aturan PPKM Darurat Jawa - Bali

PPKM Darurat Datang, Ini Aturan Naik Transportasi Online

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo Kamis (1/7/2021), telah mengumumkan untuk melakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini disampaikan melalui keterangan Pers di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara langsung.

 

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri terkait, para ahli kesehatan dan dokter, dan juga para kepala daerah, Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis (1/7/2021). Aturan PPKM darurat ini akan dilaksanakan dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi Covid19 kurang dari 10.000 kasus per hari.

 

Presiden Jokowi juga menekankan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akan dilaksanakan lebih ketat dari aturan yang selama ini sudah pernah diberlakukan.

 

Aturan PPKM Darurat Jawa - Bali

 

Inilah aturan tentang pengetatan yang akan diberlakukan pemerintah RI dalam keputusan untuk memberlakukan PPKM darurat Jawa-Bali:

 

1) 100% Work from Home (WfH) untuk sektor non essential;

2) Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring;

3) Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WfO) dengan protokol kesehatan (prokes), dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WfO dengan protokol kesehatan;

(a) Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor;

(b) Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;

(c) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar
swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam;

4) Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;

5) Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PK-5), lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);

6) Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7) Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

8) Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

9) Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

10) Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; (Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang);

12) Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;

13) Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker;

14) Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan;

 

Baca juga: Hadapi PSBB di Jakarta, Gojek Andalkan GoFood dan GoSend

 

Salah satu poin pembatasan dari PPKM yang akan dibahas blog yang memberikan informasi ojek online ini, adalah pada penggunaan transportasi alternatif jenis taksi online dan ojek online (poin 10) yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Khusus, untuk pembatasan yang diberlakukan untuk taksi online yakni pembatasan pada jumlah penumpang dan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang diperketat.

 

Pembatasan kapasitas penumpang pada angkutan taksi online dibatasi dengan memberlakukan peraturan maksimal 70 persen dari kapasitas yang tersedia.

 

Terhadap penumpang dan pengemudi juga diharapkan untuk terus melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Pengemudi dan penumpang dihimbau untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Serta tidak disarankan untuk menggunakan face shield tanpa menggunakan masker.

 

Tidak hanya untuk taksi online, aturan kapasitas maksimal 70 persen juga berlaku untuk semua angkutan masal dan kendaraan umum yang beroperasi di Pulau Jawa dan Bali.

 

Sementara untuk aturan perjalanan jarak jauh yang menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, bus, dan kereta api harus menyertakan kartu vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.

 

Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat diminta untuk menunjukkan hasil tes PCR H-2 sebelum perjalanan dilakukan. Pemberlakuan untuk membawa hasil tes Antigen (H-1) juga diberlakukan untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

 

Diberlakukannya aturan PPKM darurat ini diharapkan akan mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang jumlahnya semakin tinggi. Presiden Jokowi juga berharap agar masyarakat selalu disiplin untuk mematuhi aturan ini demi keselamatan bersama.

 

“Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun para relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini,” kata Jokowi.

 

Berkaca dari belum selesainya penanganan pandemi Covid19, sebenarnya transportasi online sudah mendukung aturan protokol kesehatan yang ada. Dimana pihak perusahaan aplikator, yakni Gojek dan Grab sudah memasang sekat pelindung berbahan plastik pada GoCar dan GrabCar.

 

Baca juga: Apresiasi Buat Inovasi Gojek di Masa Pandemi Covid19

 

Target pemasangan sekat pelindung ini pun akan terus ditambah untuk mencegah penyebaran virus Corona, dan memberi kenyamanan bagi pengguna yang naik taksi online jenis Go_Car dan Grab_Car utamanya di Jawa – Bali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *