Syarat Ojek Online - Ojol Narik Saat PPKM Darurat Jawa-Bali

Ojek Online Bisa Onbid Asal Pasang Sekat Saat PPKM

Saat pemberlakuan PPKM darurat Jawa-Bali tanggal 3-20 Juli 2021, ojek online (ojol) masih diperbolehkan menarik (onbid) dengan syarat pasang sekat partisi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

 

Dirjen Budi Setiyadi mengungkapkan, pemerintah masih mengizinkan ojek online (ojol) beroperasi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Pulau Jawa dan Bali.

 

Syarat Ojek Online - Ojol Narik Saat PPKM Darurat Jawa-Bali

 

Dia menjelaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dan meminta ke para operator penyedia layanan ojol untuk terus menambah penggunaan sekat antara pengemudi dan penumpang, terutama di ojek motor. Aplikator yang diminta itu ialah Gojek, Grab, dan Maxim.

 

“Dengan pertimbangan yang cukup matang, akhirnya kami putuskan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (boleh beroperasi). Saya sudah komunikasikan dengan ketiga aplikator ojol itu untuk menambah pemasangan sekat,” ungkap Dirjen Budi Setiyadi (4/7/2021).

 

Baca juga: Ojek dan Taksi Online Selama PPKM Darurat Jawa Bali

 

Lebih lanjut Budi Setiyadi juga meminta penambahan sekat pada pengemudi ojol di wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM darurat. Ojek online sendiri boleh beroperasi penuh selama pembatasan aktivitas tersebut. Sementara, untuk transportasi masal seperti taksi konvensional dan online harus mematuhi ketentuan maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada. Sedang untuk kendaraan pribadi diizinkan 100 persen kapasitas jika berdomisili di satu aglomerasi.

 

“Sekarang saya minta kepada Grab, Gojek termasuk Maxim agar diperbanyak lagi dan tidak hanya di Jakarta saja, tapi di beberapa kota yang lain terutama di Jawa dan Bali,” ucap Dirjen Budi.

 

Kemudian, dalam hal teknis, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kemenhub 43 Tahun 2021 yang menyebutkan, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau antigen.

 

Baca juga: PPKM Darurat Datang, Ini Aturan Untuk Naik Transportasi Online

 

Budi Setiyadi menambahkan, setiap kendaraan bermotor umum yang melayani angkutan antar lintas batas negara, angkutan antar kota, antar provinsi, angkutan antar kota, angkutan antar jemput antar provinsi, angkutan pariwisata, wajib dan singgah di terminal. Hal ini guna pemeriksaan dalam aturan kapasitas agar meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan dan aturan PPKM darurat.

 

“Di lapangan ada juga kenakalan dilakukan pengemudi yang mengambil penumpang di terminal bayangan, tidak masuk ke terminal. Hal ini sudah kami sampaikan ke asosiasi kendaraan bus dan kendaraan pariwisata,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *