Mobil dan Motor di Jakarta Wajib Uji Emisi per 24 Januari 2021

Pemprov DKI Jakarta mulai 24 Januari 2021 akan memberlakukan peraturan wajib uji emisi bagi mobil dan motor di atas usia tiga tahun tanpa terkecuali. Kebijakan uji emisi ini dalam rangka untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan mengukur polusi sekaligus tingkat pencemaran udara.

 

Ini adalah kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana mulai 24 Januari 2021 ada kewajiban uji emisi kendaraan untuk motor dan mobil, bagi yang melanggar ada sanksi hukumannya.

 

Aturan wajib uji emisi kendaraan pribadi di Jakarta ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang merupakan revisi dari Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

 

Poin penting dalam Pergub 66 adalah kewajiban uji emisi bagi semua pemilik kendaraan pribadi di Jakarta. Aturan wajib uji emisi kendaraan pribadi di Jakarta ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

 

Bunyi pasal 2:

(1) Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor:

a. Mobil Penumpang Perseorangan; dan b. Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun.

 

Baca juga: Mengenal Aplikasi Transportasi Online Emas Jek

 

Bunyi pasal 3:

(1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi Ambang Batas Emisi.

(2) Wajib uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di Tempat Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi.

(3) Hasil pelaksanaan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Sistem Informasi Uji Emisi.

(4) Biaya uji emisi gas buang dibebankan kepada pemilik Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor.

(5) Ambang Batas Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

 

Dari ketentuan Padal 2 dan Pasal 3 diatas, tripbisnis.com mencermati bahwa perusahaan transportasi online harus juga mewajibkan seluruh mitra driver-nya yang beroperasi di Jakarta, baik ojek motor maupun taksi online. Demikian pula dengan perusahaan bisnis jasa kurir (delivery) non-aplikasi dan yang berbasis aplikasi bisa diorder via smartphone untuk segera melakukan uji emisi kendaraan usaha mereka.

 

Di dalam Pergub 66 juga menyebutkan, akan berlaku enam bulan setelah ditetapkan. Artinya, ketentuan wajib uji emisi berlaku efektif di Jakarta mulai per 24 Januari 2021.

 

Wajib uji emisi ini bukan hanya berlaku pada mobil, namun juga kendaraan roda dua alias motor. Namun, kewajiban uji emisi kendaraan di Jakarta ini diimplementasikan hanya untuk kendaraan yang sudah melewati usia tiga tahun.

 

Beberapa hari kedepan, kita akan melihat petugas Pemprov DKI Jakarta akan sibuk melakukan uji coba untuk implementasi pergub yang akan dilakukan efektif pada tanggal 24 Januari 2021.

 

Baca juga: Gojek Andalkan Go-Send dan Go-Food Saat PSBB Jakarta

 

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syaripudin mengatakan,
Pergub 66 ditetapkan pada 24 Juli 2020, masa sosialisasinya adalah 6 bulan setelah ditetapkan dan nanti akan diimplementasikan pada 24 Januari 2021.

 

‘Masa berlakunya itu yang pertama kendaraan yang punya kewajiban itu adalah kendaraan yang masih berusia di atas 3 tahun, jadi sebelum lewat 3 tahun itu tidak diwajibkan. Datanya terintegrasi antara Dinas LH dan kita punya sistem yang namanya E-UJI EMISI dengan Dispenda dan juga pihak kepolisian. Lalu yang kedua masa berlakunya satu tahun pada pengujian ini,’ jelas Syaripudin.

 

Hukuman Buat Pelanggar Pergub Uji Emisi

Sebagaimana diketahui, aturan wajib uji emisi kendaraan pribadi di Jakarta ini adalah untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta. Pasalnya, selama ini kendaraan pribadi termasuk ojek online adalah penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

 

Untuk itu, bagi pelanggar aturan ini akan ada beberapa sanksi atau hukuman yang sedang disiapkan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan Pergub 66 Tahun 2020 tersebut. Sanski yang pertama adalah tilang dan denda. Dimana nantinya Pemrov akan melakukan kerjasama dengan kepolisian, Dishub, dan DLH, untuk melakukan razia kendaraan.

 

Baca juga: Syarat Mobil Bisa Digunakan Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi

 

Selain sanksi tilang dan denda, Pemprov DKI juga akan menerapkan ada sanksi penambahan tarif parkir untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Sanksi tarif parkir akan diberlakukan di mall, super market, tempat perbelanjaan dan pertokoan.

 

‘Tadi saya katakan saat pergubnya sudah diimplementasikan 24 Januari, salah satu yang akan dilakukan adalah penegakan hukum, yang bentuknya adalah razia melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dilakukan secara terpadu oleh kepolisian, Dishub, dan Dinas Lingkungan Hidup,’ tutup Syaripudin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *