Langgar Mekanisme Akuisisi, Gojek Terkena Denda KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (25/3/2021) menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini diberikan karena sebelumnya startup transportasi ojek online ini terlambat memberitahukan adanya akuisisi PT Global Loket Sejahtera (Loket.com). Sanksi membayar denda sebesar sebesar Rp 3,3 miliar disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan yang dilaksanakan 25/3/2021 di KPPU.

 

Dalam putusan yang teregister dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Gojek dinyatakan telah terbukti telah melanggar 2 (dua) ketentuan, yakni:

1) Ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999); dan

2) Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Perkara ini berawal dari adanya penyelidikan atas dugaan keterlambatan notifikasi Gojek dalam akuisisi atas sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera yang dilakukannya pada tanggal 4 Agustus 2017 lalu. Sebagaimana diketahui, Loket merupakan satu platform terkenal di Indonesia yang memiliki Ticketing Management Service (TMS) teknologi unggul dalam mendukung seluruh penyelenggara event mulai dari distribusi & manajemen tiket, hingga penyediaan laporan analisa event di akhir acara.

 

Teknologi yang disiapkan Loket, mampu untuk memfasilitasi berbagai penyelenggara event dalam setiap tahap persiapan yang meliputi:

 

a) Distributor dan penjualan tiket yang terlengkap;

b) Sistem pembayaran yang beragam dan aman, mampu memberikan kemudahan kepada calon pembeli, untuk mendapatkan konversi yang lebih tinggi;

c) Gate management yang paling aman dan nyaman untuk akses saat event berlangsung. Sehingga, event dengan jumlah penonton yang besar dapat ditangani dengan mudah;

d) Sistem analisis data yang terlengkap dan komprehensif setelah acara berlangsung untuk memudahkan penyelenggara event dalam menentukan strategi event selanjutnya;

 

Baca juga: Akibat Telat Lapor Akuisisi Loket, KPPU Denda Gojek Rp 3,3 Miliar

 

Kerja sama strategis bisnis ini, sebagai satu langkah Go-Jek Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekuatannya di bidang teknologi guna meningkatkan pengalaman menikmati event baik yang akan dilakukan pelanggan dan promotor. Serta, layanan yang diberikan Go-Tix ke konsumen akan bertambah dalam menikmati event and entertainment akan lebih utuh. Mulai dari pembelian tiket, suasana di lokasi acara, hingga saat harus bertransaksi di lokasi acara akan lebih lancar, mudah, dan nyaman dengan hanya menggunakan smartphone dan app Gojek.

 

Dengan kata lain, langkah akuisisi sebagian saham Loket akan memperkuat posisi Gojek sebagai penyedia layanan on-demand terdepan di Indonesia demi memenuhi kebutuhan sehari-hari para konsumen. Misalnya: distribusi tiket, pengaturan penonton, hingga memberikan sensasi entertainment yang inovatif. Para promotor pun akan bisa merasakan dampak karena adanya kepuasan dari penonton.

 

Dari hasil persidangan di KPPU, adanya transaksi bisnis berupa akuisisi saham Loket tersebut secara yuridis efektif pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Karena itu, Gojek wajib melakukan mekanisme akuisisi berupa pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham Loket kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2017, yakni melakukan pelaporan pada tanggal 22 September 2017.

 

Akan tetapi dari fakta hukum yang ada, perusahaan e_hailing Gojek baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Loket tersebut kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019. Sehingga berdasarkan fakta hukum ini, Majelis Komisi berpendapat bahwa Gojek telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari. Tentu hal ini telah melanggar aturan mekanisme akuisisi yang tersebut di Pasal 29 UU No. 5/1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.

 

Baca juga: Pengemudi Ojol Medan Tak Setuju Merger Gojek-Grab

 

Adapun petikan dari isi amar putusan KPPU dalam perkara register nomor 30/KPPU-M/2020 yang diputus tanggal 25 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

 

*) Memperhatikan berbagai fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, Majelis Komisi menyatakan Gojek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010.

*) Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp 3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *