Inilah Aturan Untuk Ojek dan Taksi Online di Pergub DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Gubernur Anies Baswedan tetap memberikan izin bagi ojek pangkalan dan ojek online (baik motor atau bike/ride, dan mobil/taxi online) untuk mengangkut penumpang selama masa PSBB.

 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ketat mulai diberlakukan pada 11-25 Januari 2021. Khusus untuk ojek online dan pangkalan diatur dalam Pasal 24 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

 

Dalam Pasal 24 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, pada pokoknya ada menyebutkan: ‘diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19’.

 

Baca juga: Teknologi Geofencing Bisa Buat Driver Ojol Tak Dapat Order Jika Berkerumun

 

Selain itu, secara prinsip ada 3 (tiga) protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni: 1) melarang pengemudi ojek berkerumun lebih dari lima orang; 2) antar pengemudi wajib menjaga jarak kendaraannya minimal satu meter; 3) perusahaan aplikasi ojek online wajib menerapkan teknologi informasi geofencing.

 

Terkait hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, blog tripbisnis.com juga mengimbau kepada teman-teman mitra driver ojek online agar tidak berkerumun. Sebab Pergub ini juga ada menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar.

 

Khusus pengaturan terhadap taksi online (taxol) juga harus mengikuti ketentuan pembatasan di transportasi umum dan perseorangan yang ada diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat 4 Pergub No 3 Tahun 2021. Adapun bunyi pasal 24 ayat 4 pada intinya menyebutkan, bahwa kapasitas angkut mobil penumpang, bus, serta angkutan perairan dan perkeretaapian maksimal 50 persen dari kapasitas. Sementara untuk rincian kapasitas angkut penumpang pada mobil barang, yakni paling banyak dua orang per baris kursi.

 

Baca juga: Hadapi Jakarta PSBB, Gojek Andalkan Go-Send dan Go-Food

 

Terhadap para pelanggar aturan ini akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50 juta. Jika pelanggaran masih diulang, maka izin angkutan akan dibekukan sementara hingga sanksi pencabutan izin.

 

Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 nantinya akan diikuti dengan petunjuk teknis soal ketentuan pembatasan dan pengaturan sanksi lebih lanjut akan diatur lebih rinci dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 

Baca juga: Mobil dan Motor di Jakarta Wajib Uji Emisi per 24 Januari 2021

 

Jadi, buat teman-teman driver online dan offline yang ada di DKI Jakarta inilah dasar untuk tetap onbid, tapi ingat agar mematuhi. Sekaligus saat ngebid atar SOP J3K atau 3M telah dilaksanakan sebagai jalan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah kasus Covid19 cenderung meningkat pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang baru saja berakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *