Mitra Driver Online Diangkat Karyawan Tetap

Driver Ojol Diluar Negeri Bergaji & Karyawan Tetap, Indonesia Masih Pro Kontra

Mahkamah Agung Inggris menghukum perusahaan ojol Uber Technologies agar memperlakukan para pekerjanya mendapatkan setidaknya upah hidup nasional saat mengemudi Uber. Artinya, driver ojol di Inggris akan mendapat tunjangan asuransi kesehatan dan atau tunjangan lainnya, gaji minimum, gaji liburan dan dana pensiun layaknya karyawan (pegawai) tetap.

 

Dari hasil pencarian di google yang Kami (tripbisnis.com) lakukan, ditemukan fakta digital ada 5 (lima) negara yang sudah mengangkat driver ojol menjadi karyawan tetap dan digaji. Kelima negara dimaksud: 1) Amerika Serikat, 2) Spanyol, 3) Inggris, 4) Italia, dan 5) Perancis.

 

Bila ditelaah lebih mendalam, pasca keluarnya putusan hukum dari Mahkamah Agung Inggris, akan ada lebih dari 70.000 driver ojol di Inggris yang dulunya berstatus mitra bakal ditetapkan menjadi pegawai tetap oleh perusahaan transportasi online Uber Technologies.

 

Sebagaimana diketahui, pengemudi Uber selama ini diperlakukan layaknya sebagai seorang wiraswasta, sehingga tidak patut mendapat tunjangan asuransi kesehatan dan atau tunjangan lainnya, dapat gaji minimum, gaji liburan dan dana pensiun.

 

Mitra Driver Online Diangkat Karyawan Tetap

 

Dengan adanya kebijakan baru melalui putusan pengadilan ini, para pengemudi ojol Uber di Inggris akan bisa untuk merencanakan masa depannya lebih baik lagi. Termasuk mempertahankan fleksibilitasnya, meski cara platformnya Uber dalam hal bekerja kemungkinan akan berbeda dan mengalami perubahan besar di sejumlah negara yang sudah terjangkau layanan Uber.

 

Di Amerika Serikat, driver ojol Uber dan Lyft oleh pengadilan negara tersebut telah menetapkan pengemudi diklasifikasikan menjadi kontraktor independen. Namun, perusahaan yang menaungi mereka bekerja harus memberikan tunjangan termasuk upah minimum, kontribusi biaya kesehatan dan asuransi lainnya.

 

Demikian pula dengan negara Spanyol yang juga telah memutuskan dan mengakui pengendara yang bekerja di pengiriman makanan seperti Deliveroo dan Uber Eats akan digaji layaknya sebagai seorang staf perusahaan. Status hukum yang secara eksplisit mengatur status orang bekerja sebagai kurir pengiriman online akan menjadi karyawan bergaji tetap, dan mendapatkan tunjangan serta cuti sakit.

 

Lalu gimana nasib mitra driver ojol di Indonesia? Kapan diangkat layaknya seperti pekerja tetap? Masih terjadi pro dan kontra, di mana fenomena pola relasi yang jomplang antara pengemudi dengan pihak perusahaan aplikasi masih terasa kental terjadi di Indonesia. Padahal banyak negara sudah mulai mengambil langkah serius dan strategis untuk mematangkan kebijakan baru pada ekosistem ridehailing dan ride sharing mereka.

 

Pola ‘mitra’ yang lantang digaungkan sebelumnya oleh perusahaan ojek transportasi online di Indonesia (Gojek dan Grab) jangan hanya di atas kertas saja. Karena bila dicermati, konsep mitra yang diterapkan terhadap pengemudi ojek online Indonesia seharusnya mempunyai hubungan yang setara dengan pihak aplikasi transportasi online.

 

Tapi pada kenyataannya, para pengemudi ojol masih menilai bahwa pihak aplikasi memiliki kontrol yang jauh lebih dominan. Keberadaan pekerjaan driver dikontrol lewat sistem algoritma yang di pakai pada aplikasi digital dan oleh Global Positioning System (GPS). Proses pengambilan kebijakan aplikator, seperti skema penilaian kinerja (rating) pengemudi, besarnya aturan insentif yang diterima pengemudi, skema akun order prioritas, hingga hukuman yang dijatuhkan bagi pengemudi yang kerap menolak pesanan atau orderan.

 

Baca juga: 13 Perusahaan Aplikasi Transportasi Online yang Terkenal di Dunia

 

Contohnya Pak Damanik, pengemudi ojol Medan yang ditemui (03/04/2021) tripbisnis.com sedang ngetem di depan MMTC Pancing mengatakan, Ia pernah menolak orderan lebih dari sekali dan berturut-turut, langsung hingga beberapa hari ke depan akun drivernya gagu dan sepi order yang masuk.

 

‘Kenyataan itu membuat driver ojol tidak punya pilihan, dan dengan terpaksa harus menjalankan order pelanggan sekalipun kondisi trip di cuaca hujan, badai dan petir yang sangat berbahaya. Contoh nyata, dirinya pernah mendapat order untuk menjemput pemesanan antar barang (kurir) ke daerah yang sedang dilanda banjir, atau mengantarkan barang berukuran cukup besar seperti dispenser, aquarium atau pun lemari plastik,’ ujar Pak Damanik yang sudah 4 tahun join sebagai driver ojol.

 

Jika terjadi hal kecelakaan saat pengemudi sedang melaksanakan order, pihak aplikasi pun tidak banyak memberi perlindungan, terutama biaya perobatan dan perbaikan kendaraan. Meski, pihak Gojek maupun Grab sudah menyediakan fasilitas asuransi kecelakaan kepada mitra pengendara online (masih bersifat on job coverage). Akan tetapi menurut Pak Damanik asuransi kecelakaan tersebut tidak sepenuhnya melunasi semua biaya yang timbul. Biaya pemeliharaan atas kerusakan kendaraan pun selama ini masih sepenuhnya dibebankan ke pengemudi ojol.

 

‘Pilihannya kalau masih kuat ya jalankan, kalau tidak ya menyerah dan lambaikan tangan ke atas untuk segera off bid (berhenti menerima order pelanggan). Itu kan namanya nggak fair lo,’ tambahnya.

 

Adanya ketimpangan pada pola hubungan kemitraan di atas, menjadi akar masalah yang menyebabkan sering berpindah-pindahnya pengemudi ojol antara perusahaan app Gojek, InDriver, Grab, Okejek dan Maxim. Hingga ada pengemudi yang on bid dengan lima akun secara bersamaan, mana yang lebih dulu masuk orderan itu yang dijalankan.

 

Baca juga: Driver Maxim Aceh Demo Menuntut Kenaikan Tarif

 

‘Pihak perusahaan ojol pun seakan tutup mata, karena pada kenyataannya nggak banyak yang bisa dilakukan terhadap pengemudi. Jadi wajar, pengemudi mencari pihak apk ojol mana yang punya benefit lebih baik, karena Kami butuh makan. Coba pengemudi dijadikan pegawai tetap dan dapat gaji tetap, tentu akan setia dan berupaya keras on bid menjalankan semua orderan dari customer, serta bersedia bahu membahu memajukan industri ridehailing/sharing di Indonesia,’ tutur Pak Damanik.

 

Pola Kerja Kemitraan & Perlindungan Sosial Transportasi Online di Era Digital

Pola ‘mitra’ yang diberlakukan perusahaan transportasi online yang beroperasi di Indonesia kepada pengemudi (driver) dimaknai terjadi hubungan sejajar antara pengemudi ojek online sepeda motor dan mobil dengan pengusaha penyedia teknologinya. Pelaku lapangan, yakni pengemudi bermodalkan kendaraan dan pelaku pengusaha menyediakan teknologi dan administrasi serta jadi pihak perantara yang menghubungkan konsumen dengan driver.

 

Artinya, pola hubungan hukum ‘kemitraan’ yang terjadi antara perusahaan transportasi penyedia aplikasi (misal Grab, Gojek, Maxim, Okejek dan InDriver) dengan mitra pengemudinya adalah tidak ada unsur upah dan perintah kerja langsung, sehingga secara hukum bukan merupakan hubungan kerja.

 

Jadi, adanya hubungan antara penyedia aplikasi dengan driver adalah berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum dari suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Satu hubungan yang bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak, atau lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan.

 

Memang UU khusus yang mengatur konsep pola kerja kemitraan pada perusahaan transportasi online hingga saat ini belum ada di Indonesia. Tapi, kekosongan aturan sistem kerja kemitraan ini, oleh banyak ahli dan pakar hukum (meski masih ada yang pro kontra) didasarkan pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

 

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver bukanlah perlindungan bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan. Terjadinya hal ini setelah driver ojol melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan yang dibuat pihak aplikator, mengakses dan menggunakan aplikasi transportasi online.

 

Dengan tindakan mengklik, itu berarti driver telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Selain itu, driver juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan pihak aplikator di kemudian hari.

 

Selain itu, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s/d Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak dalam hal ini antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu ‘modal’ sebagai ‘seserahan’ (in_breng), maupun aturan yang termaktub di dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

 

Baca juga: 11 Bisnis Sampingan Terbaik Buat Driver Ojol

 

Tak dipungkiri, era e_commerce membuat terjadi banyak pergeseran pandangan konsumen untuk berkontribusi dalam bisnis sharing economy. Sehingga memberikan peluang seluasnya bagi pemilik perorangan untuk menawarkan aset atau unitnya ke pasar dengan bekerjasama dengan perusahaan startup yang ada dengan lebih mudah dan praktis. Hanya dengan internet, sharing economy bisa mempertemukan supply dan demand.

 

Memang hingga saat ini belum ada definisi baku yang dapat menjelaskan pola kerja antara pengendara transportasi online dengan operator pemilik aplikasi. Hubungan mereka pun oleh ahli dan pakar hukum dinyatakan bukan hubungan kerja antara pekerja dan majikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena tenaga kerja yang bekerja dengan pola kerja kemitraan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja (TKLHK).

 

Baca juga: Lowongan Kerja Driver Raja Express Medan

 

Namun, terkait fakta yang ada antara mitra (tenaga kerja) dan operator pemilik aplikasi tak pernah setara, sebagaimana yang dijelaskan Pak Damanik. Pola yang disyaratkan dalam sebuah kemitraan yang bekerja menjadi driver ojol, hubungannya berjalan asimetris. Tak memiliki skema kesejahteraan, jaminan perlindungan sosial, keamanan dan kelangsungan bisnis yang mendukung hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Masih jauh dari harapan untuk menciptakan keterbukaan atau trust relationship dalam aplikasi pola kemitraan.

 

Sandaran bila terjadi konflik dan risiko keamanan-keselamatan pada sektor ojek transportasi online, masih kosong dan terabaikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai moda angkutan umum.

 

Padahal, kenyataan di lapangan ada jutaan ojek motor online dari berbagai aplikasi dan jutaan angkatan kerja produktif yang menggantungkan hidup dan nasibnya dengan cara mengaspal di jalan raya, mulai dari Provinsi Aceh hingga ke Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *