Akibat Telat Lapor Akuisisi Loket, KPPU Denda Gojek Rp 3,3 Miliar

Ojek transportasi e-hailing Karya Anak Bangsa, yaitu Gojek didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp 3,3 miliar. Alasan dijatuhkannya sanksi ini akibat korporasi Gojek telat memberitahukan akuisisi yang dilakukan sebelumnya pada PT Global Loket Sejahtera (Loket.com).

 

Informasi di atas disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur yang mengatakan, pemberian sanksi tersebut diputuskan melalui sidang majelis komisi dengan nomor register 30/KPPU-M/2020.

 

‘Dalam putusan perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek berdasarkan fakta hukum yang ada terbukti bersalah hingga diputus telah melanggar 2 (dua) ketentuan, pertama ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan kedua ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,’ jelas Deswin, Kamis (25/3/2021).

 

Deswin menjelaskan, perkara ini berawal dari dibukanya penyelidikan KPPU atas dugaan keterlambatan notifikasi yang harus disampaikan ojek online Gojek dalam akuisisi yang dilakukannya pada tanggal 4 Agustus 2017 atas pengambilalihan sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera.

 

Baca juga: Gojek Investasi Rp2,25 Triliun di Bank Jago

 

Majelis KPPU menilai transaksi bisnis tersebut efektif secara yuridis formal pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Karena itu, Gojek secara hukum wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 9 Agustus 2017, yakni pada tanggal 22 September 2017. Tetapi, Gojek tidak melakukannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

 

‘PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa Gojek telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Global Loket Sejahtera selama 347 hari,’ ujar Deswin.

 

Akibat kelalaian ini, transportasi on demand Gojek wajib membayar denda yang harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan KPPU nomor register 30/KPPU-M/2020 ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Atas adanya hukuman menjatuhkan denda Rp 3,3 miliar, perusahaan e_hailing Gojek melalui VP Corporate Communications Audrey Petriny, mengatakan bahwa pihak Gojek telah mengikuti dengan baik seluruh proses persidangan di KPPU atas perkara tersebut dan masih menunggu salinan keputusan resmi dari KPPU.

 

Baca juga: Isu Merger Gojek dan Tokopedia

 

‘Saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan resmi dari KPPU. Perlu disampaikan, bahwa PT Gojek Indonesia berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,’ ungkap Audrey.

 

Proses Keberatan Atas Keputusan KPPU

Penting blog tripbisnis.com jelaskan, apabila pihak Gojek tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU nomor register 30/KPPU-M/2020 ini, maka Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan Putusan KPPU, Gojek selaku pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.

 

Akan tetapi, bila Gojek mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU nomor register 30/KPPU-M/2020, maka prosesnya dapat mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan Negeri di mana kedudukan hukum pelaku usaha (Gojek) selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

 

Selanjutnya, atas adanya keberatan tersebut oleh Pengadilan Negeri akan memeriksa keberatan yang telah diajukan Gojek dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan Pengadilan Negeri harus sudah memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan atas keberatan tersebut.

 

Kemudian, pihak yang keberatan atas putusan KPPU (dalam hal ini Gojek dahulu terlapor sekarang pemohon dan KPPU menjadi pihak termohon) terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi (PK) diterima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *